Larangan Mudik 2021

Terjadi lonjakan penumpang di four terminal bus antarkota antarprovinsi tipe A di Ibu Kota. Ingat, larangan mudik Lebaran 2021 untuk kebaikan semua agar tidak menyebabkan virus corona penyebab Covid-19 kepada anggota keluarga yang lain. Patuhi aturan larangan mudik Lebaran 2021, pilihn di rumah saja.

“Saya menekankan saya sudah sampaikan kemarin pada saat saya konpers, buat tanggal 6-17 Mei Operasi Ketupat ini sudah dilarang mudik. Tidak usah coba-coba spekulasi, dia mengatakan akan tembus nantinya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Personel ditempatkan di 381 pos penyekatan untuk mengantisipasi warga yang nekat mudik. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah saat ini tidaklah efektif lantaran tidak mungkin melarang masyarakat untuk tidak mudik ketika lebaran. PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan larangan mudik 2021 masih menjadi polemik hingga menimbulkan kontroversi di sejumlah kalangan, terutama masyarakat awam.

Penurunan tertinggi terjadi di transportasi udara yang secara akumulasi pada pelarangan 6-15 Mei 2021 rata-rata penumpang harian turun hingga 93% dibandingkan hari biasa di bulan April 2021. Sejumlah persiapan tengah dilakukan kepolisian serta pihak terkait di berbagai daerah untuk penyekatan larangan mudik 2021. Di Tol Jakarta-Cikampek terdapat 31 pos penyekatan, dan efektif berlaku pada 6 Mei 2021. Itulah penjelasan mengenai informasi perpanjangan larangan mudik 2021. Pastikan kamu mematuhi aturan yang berlaku demi menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid take a look at antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Selanjutnya Wahyu menjelaskan, selama masa larangan mudik, pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan kendaraan luar daerah Gunungkidul sebanyak 571 kendaraan. Dari jumlah tersebut kendaraan yang dilakukan putar balik ada 24 kendaraan.

Hal ini dilakukan terhadap kendaraan luar daerah yang ditengarai tidak sesuai perizinan pelaksanaan perjalanan luar daerah serta persyaratan lintas batas yang ditetapkan pemerintah pada masa larangan mudik. Untuk calon pelaku perjalanan yang memiliki hasil tes negatif Covid-19 namun menunjukkan gejala, maka perjalanan tidak boleh dilanjutkan dan diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan RT-PCR dan melakukan isolasi mandiri selama menunggu hasil pemeriksaan keluar. Seakan direvisi, pemerintah menambahkan kebijakan pengetatan bersamaan dengan larangan mudik. Pengetatan tersebut berlaku dari H-14 peniadaan mudik atau pada 22 April hingga three Mei 2021. Lalu H+7 masa larangan mudik atau dari 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Kebijakan itu terduat dari Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

Larangan Mudik 2021

Misalnya, Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda yang menilai bahwa kebijakan dalam addendum itu membuat para pelaku usaha jasa transportasi kebingungan dan semakin merugi. “Karena pada sisi lain, objek wisata dan rekreasi di sejumlah daerah dibolehkan untuk beroperasi saat libur Hari Raya Idul Fitri,” kata Pandu yang dikutip Pikiran-Rakyat.comdari Antara, Minggu, 9 Mei 2021. Ia menilai tidak efektif lantaran sejumlah objek wisata dan rekreasi di daerah dibolehkan beroperasi ketika libur Hari Raya Idul Fitri 2021. “Kita melakukan survei, survei daerah mana saja yang ditujukan untuk mudik. Daerah-daerah yang dituju untuk mudik itu adalah Jawa Tengah lebih dari 30%, Jawa Barat lebih dari 20%, setelah itu Jawa Timur, Banten dan sekitarnya, diikuti Lampung, Sumsel dan sebagainya,” ujarnya. Jangan sampai memaksakan diri menggunakan sarana transportasi travel tidak resmi.

Masyarakat dilarang mudik mulai dari 22 April sampai 24 Mei. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid check antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. “Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Di sisi lain, KAI Commuter juga menggelar tes acak antigen COVID-19 di empat stasiun pada Mei 2021. Adapun keempat stasiun tersebut adalah Stasiun Manggarai, Bogor, Duri, dan Bekasi.

Namun, masih banyak masyarakat yang bingung tentang aturan tersebut. Penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi akan diperiksa surat negatif Covid-19 di tengah perjalanan, jika tidak ada maka dilakukan tes antigen atau GeNose C19 acak oleh petugas di lapangan. Sedangkan untuk pelaku perjalanan darat, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, pemerintah akan melakukan tes speedy antigen secara acak. Syarat yang dimaksud yakni wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari RT-PCR atau fast take a look at antigen atau GeNose C19 yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Tepat sehari setelah berakhirnya Larangan Mudik, pemerintah memberlakukan masa pengetatan perjalanan. Calon penumpang akan kembali ke halaman HAC dan tampil eHAC yang telah dibuat.Guna menampilkan barcode, Anda dapat membuka menu pilihan dan pilih “Lihat HAC” untuk ditunjukkan pada petugas di lokasi fasilitas transportasi. Pastikan untuk menampilkan hasil HAC yang telah dibuat dengan barcode untuk diverifikasi petugas. Atau hasil rapid take a look at antigen/tes GeNose C19 yang sampelnya diambil maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan. Seperti diketahui, usai masa larangan mudik, persyaratan akan kembali mengacu pada Addendum Surat Edaran Nomor thirteen Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19.

Meski begitu, Kementerian Perhubungan menegaskan syarat perjalanan untuk ke luar kota akan tetap ketat diberlakukan. Syarat perjalanan yang akan berlaku mulai hari ini akan mengacu pada Addendum SE Satgas COVID-19 no thirteen. Nantinya, ada pemeriksaan atau screening yang dilakukan oleh petugas di titik-titik tertentu, misalnya perbatasan antarkota besar, rest space, dan terminal. Pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat terbang dan kapal laut juga diwajibkan mengisi e-HAC sebagai salah satu syarat perjalanan di masa pandemi.

Premaun